Rabu, 10 Desember 2014

sejarah ipnu / ippnu






SEJARAH IPNU-IPPNU 2

 Masa Kelahiran (1954-1955)


Sekitar akhir tahun 1954, di kediaman Nyai Masyhud yang terletak di bilangan Keprabon, Surakarta, beberapa remaja putri yang kala itu sedang menuntut ilmu di Sekolah Guru Agama (SGA) Surakarta, mencoba merespon keputusan Muktamar NU ke-20 di Surabaya tentang perlunya organisasi pelajar di kalangan nahdliyyat.(8) Diskusi-diskusi ringan dilakukan oleh Umroh Machfudzoh, Atikah Murtadlo, Lathifah Hasyim, Romlah, dan Basyiroh Saimuri. Dengan panduan ketua Fatayat cabang Surakarta, Nihayah, mereka berbicara tentang absennya pelajar putri dalam tubuh organisasi NU. Lebih-lebih setelah kelahiran Muslimat NU (29 Maret 1946) yang beranggotakan wanita-wanita paruh baya, dan Fatayat NU (24 April 1950) yang anggota-anggotanya banyak didominasi oleh ibu-ibu muda.(9) Pembicaraan itu kemudian berkembang dengan argumentasi Nihayah tentang pentingnya didirikan satu wadah khusus bagi para pelajar putri NU. Apalagi keputusan muktamar ke-20 NU tahun 1954 menyatakan, bahwa IPNU adalah satu-satunya organisasi pelajar yang secara resmi bernaung di bawah NU dan hanya untuk laki-laki, sedangkan pelajar putri sebaiknya diwadahi secara terpisah. Nihayah juga berdalih bahwa banyak pelajar-pelajar putri dari kalangan NU yang dimanfaatkan oleh ormas-ormas yang kebanyakan berafiliasi kepada partai politik tertentu di luar NU. Nihayah bahkan menjabat sebagai Ketua Departemen Keputrian Pelajar Islam Indonesia (PII) yang berafiliasi kepada Partai Masyumi, padahal menjelang pemilu 1955 NU sudah berpisah menjadi partai sendiri. Obrolan ringan yang biasanya dilakukan seputar waktu senggang setelah sekolah itu akhirnya berkembang menjadi sebuah gagasan kemungkinan pengiriman pelajar putri NU mendampingi pelajar-pelajar putra yang memang pada awal tahun 1955 sedang mempersiapkan muktamar I IPNU yang akan diadakan di Malang, Jawa Timur.
Gagasan ini menjadi semakin matang dengan diusulkannya pembentukan sebuah tim kecil oleh Ahmad Mustahal -ketua NU cabang Surakarta yang juga secara rajin memantau perkembangan gagasan nahdliyyat muda tersebut- untuk membuat draf resolusi pendirian IPNU-Putri. Tim yang diketuai Nihayah dan sekretaris Atikah Murtadlo ini menyusun draf resolusi di kediaman Haji Alwi di daerah Sememen, Kauman, Surakarta dan memutuskan untuk memberitahukan adanya rencana resolusi tersebut kepada PP IPNU yang berkedudukan di Yogyakarta. Tim juga menetapkan dua orang anggotanya yaitu Umroh Machfudzoh dan Lathifah Hasyim sebagai utusan untuk menemui PP IPNU di Yogyakarta. Selanjutnya utusan tersebut berangkat ke Yogyakarta dan diterima langsung oleh Ketua Umum PP IPNU, M. Tolchah Mansoer. Dalam pertemuannya, Umroh menyampaikan permintaan tim resolusi IPNU-Putri agar PP IPNU dapat menyertakan cabang-cabang yang memiliki pelajar-pelajar putri untuk menjadi peserta/wakil putri pada Kongres I IPNU di Malang. Selanjutnya disepakati pula dalam pertemuan tersebut bahwa peserta putri yang akan hadir di Malang nantinya dinamakan IPNU-Putri.
Konperensi Panca Daerah
Sesuai dengan permintaan dihadirkannya utusan IPNU-Putri sebelumnya, selain dihadiri oleh peserta putra dari cabang-cabang IPNU seluruh Indonesia, pembukaan Muktamar I IPNU di pendopo kabupaten Malang dihadiri pula oleh peserta putri yang ternyata hanya berasal dari lima cabang (berikut nama-nama utusannya) yaitu:
1. Cabang Yogyakarta: Asiah Dawami
2. Cabang Surakarta: Umroh Machfudzoh Wahib, Atikah Murtadlo
3. Cabang Malang: Mahmudah Nahrowi
4. Cabang Lumajang: Zanifah Zarkasyi
5. Cabang Kediri: Maslamah
Setelah selesai acara pembukaan, negosiasi formal dilakukan oleh para peserta putri dengan pengurus teras PP IPNU tentang kelanjutan eksistensi IPNU-Putri yang berdasarkan rencana sebelumnya secara administratif akan hanya menjadi departemen di dalam tubuh organisasi IPNU. Pembicaraan tentang kemungkinan ini berjalan cukup alot karena PP IPNU secara formal tidak pernah merasa mendirikan IPNU-Putri dan berakhir buntu pada keputusan diadakannya pertemuan intern lebih lanjut di antara utusan putri yang hadir mengenai kedudukan IPNU-Putri. Hasil akhir negosiasi dengan pengurus teras PP IPNU telah membentuk semacam kesan di antara para peserta putri bahwa organisasi IPNU kelak hanya akan lebih serius untuk menggarap anggota dari kalangan putra. Terlebih melihat keputusan-keputusan Konperensi Segi Lima IPNU di Surakarta dan hasil Muktamar ke-20 NU di Surabaya yang memang mengukuhkan eksklusivitas IPNU, hanya untuk pelajar putra. Melihat hal tersebut, pada hari ke-2 kongres, para peserta putri yang ternyata hanya dikirimkan oleh lima cabang itu sepakat untuk mengadakan pertemuan terpisah dari arena kongres IPNU.
Kelima cabang tersebut kemudian mengadakan pertemuan di kediaman K.H. Nachrowi Thohir di daerah Jagalan, Malang. Selama pembicaraan pendahuluan, di dalam forum tersebut sempat berkembang usulan agar IPNU-Putri hanya merupakan satu departemen khusus dalam organisasi IPNU. Pemikiran ini hampir merata di antara seluruh utusan putri yang hadir karena alasan-alasan sebagaimana akan dikemukakan nanti. Tetapi setelah mengadakan konsultasi dengan dua orang jajaran pengurus teras badan otonom NU yang diserahi tanggung jawab dalam pembinaan organisasi pelajar yaitu, Ketua PB Ma’arif NU, K.H. M. Syukri Ghazali, dan Ketua PP Muslimat NU, Mahmudah Mawardi, yang juga sesekali hadir dalam pertemuan itu, keinginan agar untuk selanjutnya IPNU-Putri adalah badan yang terpisah dari IPNU semakin menyala. Akhir dari pembicaraan selama beberapa hari itu berhasil menelurkan keputusan-keputusan sebagai berikut:
1. Pertemuan yang berlangsung pada 28 Februari-5 Maret 1955 dan dihadiri oleh utusan dari lima cabang IPNU-Putri itu selanjutnya disebut sebagai “Konperensi Panca Daerah”.
2. Pembentukan organisasi IPNU-Putri yang secara organisatoris dan administratif terpisah dari IPNU.
3. Tanggal 2 Maret 1955 bertepatan dengan 8 Rajab 1374 H, yaitu hari deklarasi resolusi terbentuknya IPNU-Putri ditetapkan sebagai hari lahir IPNU-Putri (kelak menjadi IPPNU).
4. Untuk menjalankan roda organisasi dan upaya pembentukan cabang-cabang selanjutnya ditetapkan susunan pengurus Dewan Harian (DH) IPPNU sebagai berikut:
Ketua : Umroh Machfudzoh Wahib
Sekretaris : Syamsiah Muthoyib
dengan tugas-tugas: (a). Mensosialisasikan pembentukan IPNU-Putri kepada pelajar-pelajar putri NU di seluruh Indonesia. (b). Membentuk wilayah-wilayah serta cabang-cabang di seluruh Indonesia. (c). Mengadakan konperensi besar sekaligus peresmian berdirinya IPNU-Putri. (d). Menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sementara sampai ditetapkannya secara resmi dalam forum muktamar atau konbes. AD IPPNU berhasil disusun oleh DH dan ditetapkan sebagai AD sementara pada tanggal 11 Maret 1955.
5. Dewan Harian ini bertugas sampai dengan terbentuknya Pimpinan Pusat definitif yang dipilih melalui forum muktamar atau konperensi besar. PP IPNU-Putri selanjutnya berkedudukan di Surakarta, Jawa Tengah.
6. Memberitahukan dan memohon pengesahan resolusi pendirian IPNU-Putri kepada PB Ma’arif-NU. Pada tanggal 4 Maret 1955, dikeluarkan surat persetujuan resolusi berdirinya IPNU-Putri dari PB Ma’arif NU. Selain itu PB Ma’arif juga mengusulkan perubahan nama menjadi IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama).(10)
Demikianlah untuk selanjutnya IPPNU berjalan berkelindan dengan IPNU bahu-membahu dalam upaya mengkader pelajar-pelajar di lingkungan NU demi kesinambungan kepemimpinan organisasi yang didirikan para alim ulama ini.
=============
Catatan-catatan:
(8) Nyai Masyhud adalah ibu dari Ny. Mahmudah Mawardi, ketua umum PP Muslimat NU 1952-1979, dan nenek dari Farida Mawardi, ketua umum PP IPPNU periode 1963-1966.
(9) Nihayah berperan aktif dalam pembentukan IPPNU hanya sampai akhir tahun 1954 karena harus meninggalkan Surakarta dan menikah dengan K.H. Ahmad Siddiq. Kyai Siddiq adalah Rais ‘Aam PBNU hasil muktamar NU ke-27 di Situbondo dan terpilih lagi pada muktamar ke-28 di Yogyakarta tahun 1989.
(10) Wawancara terpisah dengan Umroh M., Nihayah Ahmad Siddiq, dan Mahmudah Nachrowi.

Awal berdirinya IPNU-IPPNU diilhami kebutuhan akan wadah organisasi dalam mengekspresikan ide dan potensi pelajar, santri dan mahasiswa dibawah naungan Nahdlatul Ulama’. Sebelum IPNU lahir sudah bermunculan organisasi remaja, pelajar maupun santri dibawah naungan NU. Organisasi itu antara lain: Tsamrotul Mustafidin tahun 1936, persatuan anak-anak Nahdlatul Oelama’ (PERSANO), Ikatan Mahasiswa Nahdlatul Oelama’ (IMNO) tahun 1946, Ikatan Siswa Muballighin Nahdlatul Oelama’ (IKSIMNO) pada tahun 1952, dll.

Namun semua itu masih bersifat kedaerahan, sehingga menginspirasi para pendiri IPNU untuk mengorganisir dan menyatukan visi dalam wadah organisasi yang kuat dalam skala nasional. Kemudian gagasan itu diusulkan dalam Konferensi Besar (Konbes) LP. Ma’arif di Semarang. Kemudian pada konbes itu pula diplokamirkan lahirnya Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama’ (IPNU) bertepatan tanggal 24 februari 1954 M/ 20 Jumadil Akhir 1373 H dengan ketua Pimpinan Pusat M. Tholchah Mansoer. Namun IPNU semula merupakan anak asuh LP. Ma’arif, kemudian pada tanggal 30 Agustus 1966 status IPNU dirubah menjadi badan otonom dari organisasi Nahdlatul Ulama’.


Sedangkan lahirnya IPPNU diawali adanya keinginan IPNU putri untuk memiliki wadah sendiri yang tidak satu dengan para pelajar putra. Kemudian beberapa remaja putri yang menuntut ilmu di Sekolah Guru Agama (SAG) Surakarta. Melobi ke Muslimat NU, Fatayat NU, GP. Ansor, dan Banom NU lainnya untuk membentuk tim resolusi IPNU pada kongres I IPNU yang akan dilaksanakan 28 Februari-5 Maret 1955 di Malang.

Pada hari kedua kongres, peserta putri yang berasal dari Yogyakarta, Surakarta, Malang, Lumajang, dan Kediri terus melakukan konsultasi dengan PB. LP. Ma’arif (KH. Syukri Ghozali), dan PP. Muslimat (Mahmudah Mawardi). Dari pembicaraan itu menghasilakan beberapa keputusan:

a) Pembentukan organisasi IPNU Putri secara organisatoris dan administratif terpisah dari IPNU.

b) Tanggal 2 Maret 1955 M / 8 Rajab 1374 H dideklarasikan IPNU putri.

c) Untuk menjalankan roda organisasi dan upaya pembentukan cabang selanjutnya, maka ditetapkan sebagai ketua yaitu Umaroh Mahfudoh dan sekretaris Syamsiyah Mutholib.

d) Pimpinan pusat IPPNU Putri berada di Surakarta.

e) Memberitahukan dan memohon pengesahan resolusi pendirian IPNU Putri kepada PB. LP Ma’arif NU. Selanjutnya PB. LP Ma’arif NU menyetujui dan mengesahkan IPNU Putri menjadi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama’ (IPPNU).

Seiring berjalannya waktu, pemerintah Orde Baru mengeluarkan UU no. 8 tahun 1985 yang berisi larangan organisasi berbasis pelajar selain OSIS. OSIS dijadikan satu-satunya organisasi pelajar di sekolah. Sehingga pada Kongres IPNU X dan IPPNU IX di Jombang pada 1988, memutuskan merubah akronim ‘P’ pada IPNU menjadi ‘Putra’ dan akronim ‘PP’ pada IPPNU menjadi ‘PUTRI-PUTRI’. Perubahan ini berdampak pada hilangnya kekuatan IPNU-IPPNU di sekolah. Khususnya yang bernaung di bawah LP. MAARIF NU.

Pasca reformasi 1998, muncul kesadaran baru dikalangan aktivis IPNU-IPPNU untuk kembali kepada fitrahnya., yakni kembali ke basis pelajar. Akhirnya pada kongres IPNU XIV dan IPPNU XII di Surabaya pada tahun 2003, diputuskan kembali ke basis pelajar menjadi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama’ (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama’ (IPPNU).






KEPUTUSAN KONGRES XVI
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
NOMOR: 02/IPPNU/KONGRES XVI/XI/2012
Tentang:
PENYEMPURNAAN PERATURAN DASAR
PERATURAN RUMAH TANGGA
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
PERIODE 2012-2015

Bismillahirrahmaanirrahiim
Kongres XVI Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Tahun 2012 setelah:
MENIMBANG           :
1.      Bahwa Peraturan Dasar Dan Peraturan Rumah Tangga yang ditetapkan dalam Kongres XVI IPPNU Tahun 2012 merupakan landasan konstitusi yang menghantarkan IPPNU dalam mewujudkan citi-citanya.
2.      Bahwa untuk menjawab tantangan IPPNU dalam kompetisi global dan mengemban amanah tersebut, IPPNU perlu menetapkan landasan konstitusinya.
3.      Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan keputusan Kongres XVI IPPNU tentang penyempurnaan PD dan PRT IPPNU.
MENGINGAT            :
1.      Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga IPPNU.
2.      Keputusan PP IPPNU Nomor:Tentag Kongres XVI IPPNU Tahun 2012
MEMPERHATIKAN :
1.      Saran-saran dari peserta yag berkembang dalam sidang penyempurnaan PD dan PRT IPPNU
2.      Keputusan Sidang Pleno Kongres XVI IPPNU.
MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN   :
1.      Mengesahkan menyempurnakan PD dan PRT IPPNU Kongres XVI IPPNU.
2.      Rumusan PD dan PRT secara lengkap terdapat dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang integral.
3.      Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali bila terdapat kekeliruan dalm pelaksanaannya.

Ditetapkan di        : Palembang
Pada Tanggal        : 03 Desember 2012

Pimpinan Sidang Pleno
KONGRES XVI IPPNU Tahun 2012


SITI MAULIDAH
Ketua
UMI MARZUQOH
Sekretaris



PERATURAN DASAR
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA

MUKADDIMAH
BismillahIrrahmaanirrahiim
Asyhadu an laa ilaaha illallah
Wa asyhadu anna muhammadab rosulullah
1.      Bahwasannya pelajar putri Nahdlatul Ulama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari generasi Indonesia, senantiasa berpedoman pada garis perjuangan Nahdlatul Ulama dalam menegakkan syari’at Islam dan bertanggung jawab terhadap Pancasila sebagai azas kehidupan berbangsa dan bernegara.
2.      Bahwasannya keyakinan umat islam yang berhaluan Ahlussunnah wal jama’ah sebagai prinsip hidup merupakan I’tikad dalam menegakkan syaria’at islam, dasar berpijak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
3.      Bahwasannya perjuangan mempertahankan, mengisi kemerdekaan melalui tahapan pembangunan nasional untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan dan kecerdasan bangsa adalah kewajiban bagi setiap negara baik secara perorangan maupun bersama-sama.
4.      Bahwasannya atas dasar keinsyafan generasi muda akan tanggung jawab masa depan bangsa, kejayaan islam, kemajuan Nahdlatul Ulama’ dan sukses pembangun indonesia, maka berkat rahmat Allah swt, kami generasi penerus Nahdlatul Ulama menyatukan diri dalam wadah organisasi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) dengan Peraturan Dasar sebagai berikut:

BAB I
NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN
Pasal 1
Nama
Organisasi ini bernama Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama disingkat IPPNU.

Pasal 2
Waktu
Organisasi ini merupakan kelanjutan dari Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (1955-1988) dan Ikatan Putri-Putri Nahdlatul Ulama (1988-2003) yang didirikan pada 2 Maret 1955 M bertepatan dengan 8 Rojab 1374 H di Malang, dan kembali menjadi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama pada tanggal 23 Juni 2003, bertepatan dengan 29 Robiul Akhir 1424 H, untuk waktu yang tidak terbatas.
Pasal 3
Kedudukan
Organisasi ini berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia yang merupakan tempat kedudukan Pimpinan Pusat.








BAB II
AQIDAH DAN AZAS
Pasal 4
 Aqidah
IPPNU beraqidah Islam menurut faham Ahlussunnah wal jama’ah dan mengikuti salah satu madzhab: hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali.
Pasal 5
Azas
IPPNU berdasarkan azas Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Adan Beradap, Persatuan Inonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmad Kebijaksanaan Dalampermusyawaratan / Perwakilan, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

BAB III
KEDAULATAN
Pasal 6
Kedaulatan
Kedaulatan IPPNU berada di tangan anggota dan dilaksanakan oleh Kongres.

BAB IV
SIFAT DAN FUNGSI
Pasal 7
Sifat
IPPNU adalah organisasi kepelajaran, kemasyarakatan dan keagamaan yang bersifat nirlaba.


Pasal 8
Fungsi
IPPNU berfungsi sebagai:
1.      Wadah berhimpun Pelajar Putri Nahdlatul Ulama untuk melanjutkan nili-nilai dan cit-cita perjuangan NU.
2.      Wadah komunikasi, interaksi, dan integrasi pelajar putri Nahdlatul Ulama untuk menggalang Ukhuwah Islamiyah dan mengembangkan syi’ar Islam Ahlussunah Wal Jama’ah.
3.      Wadah kaderisasi dan keilmuan pelajar putri Nahdlatul Ulama untuk mempersiapkan kader-kadr bangsa.







BAB V
TUUAN DAN USAHA
Pasal 9
Tujuan
Tujuan organisasi ini adalah kesempurnaan kepribadian bagi pelajar putri Indonesia sehingga akan terbentuk pelajar putri Indonesia yang bertaqwa kepada Allah swt, berilmu, berakhlaq mulia dan berwawasan kebangsaan serta bertanggung jawab tas tegak dan terlaksananya syari’at islam menurut faham Ahlussunnah Wal Jama’ah dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pasal 10
Usaha
1.      Menghimpun dan membina pelajar putri Islam dalam wadah organisasi IPPNU.
2.      Mempersiapkan kader-kader intelektual sebagai penerus perjuangan bangsa.
3.      Mengusahakan tercapainya tujuan organisasi dengan menyusun garis besar kebijakan organisasi dan landasan program sesuai dengan perkembangan masayarakat.
4.      Membina persahabatan dan kerjasama dengan organisasi putri Islam pada khususnya dan organisasi lain pada umumnya selama tidak merugikan organisasi IPPNU baik dalam maupun luar negeri.
5.      Mengembangkan sumber daya pelajar di berbagai sektor kehidupan.


BAB VI
KEANGGOTAAN
Pasal 11
Keanggotaan
1.         Anggota IPPNU adalah pelajar putri Islam yang berusia 12-30 tahun.
2.         Anggota IPPNU terdiri dari: Anggota Biasa dan Anggota Istimewa.















BAB VII
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 12
Struktur Organisasi

Struktur organisasi IPPNU terdiri dari:
1.      Pimpinan IPPNU Tingkat Pusat, disebut Pimpinan Pusat disingkat PP IPPNU
2.      Pimpinan IPPNU Tingkat Propinsi, disebut Pimpinan Wilayah disingkat PW IPPNU
3.      Pimpinan IPPNU Tingkat Kabupaten atau Kota, disebut Pimpinan Cabang disingkat PC IPPNU
4.      Pimpinan IPPNU Tingkat Kecamatan, disebut Pimpinan Anak Cabang disingkat PAC IPPNU
5.      Pimpinan IPPNU Tingkat Desa atau Kelurahan, disebut Pimpinan Ranting disingkat PR IPPNU
6.      Pimpinan IPPNU Tingkat Dusun (Jika diperlukan), disebut Pimpinan Anak Ranting disingkat PAR IPPNU
7.      Pimpinan IPPNU untuk lembaga pendidikan perguruan tinggi, disebut Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi disingkat PKPT IPPNU
8.      Pimpinan IPPNU untuk lembaga pendidikan ditingkat pondok, pesantren, SLTP, SLTA dan sederajat disebut Pimpinan Komisariat disingkat PK IPPNU.
9.      Pimpinan IPPNU luar negri, disebut Pimpinan Cabang Istimewa disingkat PCI IPPNU.


BAB VIII
PERMUSYAWARATAN
Pasal 12
Permusyawaratan
Permusyawaratan IPPNU terdiri dari:
1.      Kongres
2.      Kongres Luar Biasa
3.      Konferensi Besar
4.      Rapat Kerja Nasional
5.      Rapat Pimpinan Nasional
6.      Konferensi Wilayah
7.      Konferensi Wilayah Luar Biasa
8.      Rapat Kerja Wilayah
9.      Rapat Pimpinan Wilayah
10.  Konferensi Cabang



11.  Konferensi Cabang Luar Biasa
12.  Rapat Kerja Cabang
13.  Rapat Pimpinan Cabang
14.  Konferensi Anak Cabang
15.  Konperensi Anak Cabang Luar Biasa
16.  Rapat Kerja Anak Cabang
17.  Rapat Pimpinan Anak Cabang
18.  Rapat Anggota Ranting
19.  Rapat Kerja Ranting
20.  Rapat Anggota Anak Ranting
21.  Konferensi Komisariat Perguruan Tinggi
22.  Rapat Kerja Komisariat Perguruan Tinggi
23.  Rapat Anggota Komisariat
24.  Rapat Kerja Komisariat
25.  Konferensi Cabang Istimewa
26.  Konferensi Cabang Istimewa Luar Biasa
27.  Rapat Kerja Cabang Istimewa
28.  Rapat Pimpinan Cabang Istimewa

BAB IX

KEUANGAN
Pasal 14
Keuangan
Keuangan IPPNU bersumber dari:
1.      Iuran Anggota
2.      Usaha yang sah dan halal
3.      Bantuan yang tidak mengikat

BAB X

PERATURAN

Pasal 15

Peraturan

Peraturan IPPNU terdiri dari:
1.        Peraturan Dasar
2.        Peraturan Rumah Tangga
3.        Peraturan Organisasi
4.        Peraturan Administrasi

 

BAB XI

PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal16
Perubahan
Peraturan Dasar IPPNU hanya dapat diubah oleh Kongres dengan dukungan minimal 2/3 (dua per tiga) suara dari jumlah utusan Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang yang sah

Pasal 17

Pembubaran

1.      IPPNU hanya dapat dibubarkan dengan keputusan Kongres yang dilakukan khusus untuk maksud tersebut
2.      Apabila IPPNU dibubarkan, maka segala hak milik organisasi diserahkan pada organisasi yang sehaluan dan atau badan wakaf

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Ketentuan Penutup

1.        Hal-hal yang belum cukup untuk diatur dalam Peraturan Dasar lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.
2.        Peraturan Dasar ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

PERATURAN RUMAH TANGGA
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA  

BAB I
ATRIBUT
Pasal 1
Lambang
1.      Lambang organisasi berbentuk segi tiga sama sisi.
2.      Warna dasar hijau, dikelilingi garis warna kuning yang kedua tepinya diapit oleh warna putih.
3.      Isi lambang, bintang sembilan, satu terletak di atas, empat buah menurun di sisi kanan, empat buah lainnya menurun disisi kiri, berwarna kuning, dua kitab dan dua bulu angsa bersilang untuk ujung mata pena berwarna putih serta dua bunga melati putih di kedua sudut bawah lambang.
4.        Tulisan IPPNU dengan lima titik di belakang huruf berwarna putih berada di bawah bulu angsa dan di antara dua bunga melati.





Pasal 2
Lagu
Lagu-lagu wajib IPPNU terdiri dari mars dan hymne pelajar NU.

Pasal 3
Atribut lainnya
Ketentuan tentang arti lambang, penggunaan lagu dan atribut lainnya ditetapkan dengan Peraturan Organisasi dan Administrasi IPPNU.

BAB II
KEANGGOTAAN
Pasal 4
Jenis keanggotaan
1.        Anggota biasa IPPNU adalah putri Islam berusia 12-30 tahun yang pernah atau sedang studi di tingkat sekolah menengah atau perguruan tinggi, pondok pesantren atau sederajat dan menyetujui peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga IPPNU.
2.        Anggota istimewa IPPNU adalah alumni pengurus IPPNU dan orang yang dianggap pernah berjasa terhadap organisasi.

Pasal 5
Syarat keanggotaan
1.        Syarat menjadi anggota biasa IPPNU:
a.      Putri islam berusia 12-30 tahun
b.      Menyetujui peraturan dasar dan peraturan rumah tangga IPPNU.
c.       Menyatakan kesediaan menjadi anggota secara tertulis kepada pimpinan IPPNU setempat.
d.      Anggota IPPNU tidak diperkenankan menjadi anggota organisasi lain yang bertentangan dengan asas, aqidah, tujuan, serta usaha IPPNU.

2.        Syarat menjadi anggota istimewa:
a.      Alumni pengurus IPPNU dan orang yang dianggap berjasa terhadap organisasi, dengan tidak terikat batasan usia.
b.      Menyatakan kesediaannya menjadi anggota kepada pimpinan IPPNU setempat.

Pasal 6
Proses keanggotaan
1.        Proses keanggotaan biasa:
a.       diterima melalui ranting/ anak ranting/ komisariat.
b.      Dalam keadaan kusus, anggota yang tidak diterima melalui ranting/ anak ranting/ komisariat, pengelolaan administrasinya diserahkan pada pimpinan anak cabang dan struktur yang di atasnya.
c.       Pengesahan anggota ditetapkan setelah mengikuti masa kesetiaan anggota(makesta)/ diklatama korp kepanduan putri (KKP)



d.      Anggota yang telah disahkan diberikan kartu tanda arnggota (KTA) oleh PC atas permintaan PR/PK dengan rekomendasi PAC.
e.      Format KTA dan tata cara pengisian KTA diatur dalam peraturan organisasi dan peraturan administrasi.

2.        Tata cara keanggotaan anggota istimewa sepenuhnya menjadi kebijakan kepengurusan IPPNU disetiap tingkatan.

Pasal 7
Hak anggota
1.        Setiap anggota biasa berhak:
a.      Memperoleh perlakuan yang sama dari / untuk organisasi
b.      Mengeluarkan usul, saran dan pendapat.
c.       Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan organisasi.
d.      Memilih dan dipilih menjadi pengurus dan atau memegang jabatan lain yang diamanatkan kepadanya.
e.      Memperoleh mandat atau rekomendasi untuk mengikuti kegiatan diluar organisasi.

2.        Setiap anggota istimewa berhak:
a.      Memberikan usul, saran dan pendapat
b.      Memberikan bimbingan dan bantuan terhadap anggota dan pengurus.
c.       Mengikuti setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi.

Pasal 8
Kewajiban anggota
1.        Setaiap anggota biasa berkewajiban :
a.      Mentaati peraturan dasar dan peraturan rumah tangga, peraturan organisasi, peraturan administrasi dan keputusan organisasi.
b.      Menjunjung tinggi nama baik, tujuan dan kehormatan organisasi.
c.       Mendukung dan mensukseskan program organisasi.

2.        Setiap anggota istimewa berkewajiban melaksanakan hal-hal yang menjadi keputusan dan kebijakan kepengurusan IPPNU di setiap tingkatan.

Pasal 9
Pemberhentian anggota
1.        Anggota biasa dan anggota istimewa berhenti karena:
a.      Meninggal dunia
b.      Telah habis masa keanggotanya
c.       Atas permintaan sendiri.
d.      Diberhentikan karena melanggar disiplin organisasi

2.        Peraturan tentang pemberhentian anggota diatur dalam peraturan organisasi.




BAB III
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 10
Pimpinan pusat
1.        Pimpinan pusat berkedudukan di ibu kota negara republik indonesia, yang merupakan pimpinan tertinggi IPPNU ditingkat nasional.
2.        Pimpinan pusat terdiri dari:
a.      Pelindung
b.      Dewan pembina
c.       Ketua umum
d.      8 orang ketua (sesuai dengan jumlah departemen)
e.      Sekretaris umum
f.        8 orang sekretaris (sesuai dengan jumlah ketua)
g.      Bendahara umum
h.      8 orang bendahara (sesuai dengan jumlah ketua)
i.        3 ketua lembaga (semi otonom)
j.        Pengurus pleno (sesuai kebutuhan)
3.        Ketua umum dipilih oleh kongres untuk masa bhakti 3 tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
4.        Pimpinan pusat disahkan oleh PBNU dan bertanggung jawab kepada Kongres.

Pasal 11
Pimpinan wilayah
1.        Pimpinan wilayah berkedudukan di ibu kota propinsi dan daerah istimewa, yang merupakan pimpinan tertinggi IPPNU ditingkat propinsi.
2.        Pimpian wilayah terdiri dari:
a.      Pelindung
b.      Dewan pembina
c.       Ketua
d.      4 wakil ketua (sesuai dengan jumlah departemen)
e.      Sekretaris
f.        4 wakil sekretaris
g.      Bendahara
h.      2 wakil bendahara
i.        3 ketua lembaga(semi otonom)
j.        Pengurus pleno (sesuai kebutuhan)
3.        Ketua wilayah dipilih oleh konferensi wilayah untuk masa bhakti 3 tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
4.        Pimpinan wilayah disahkan oleh pimpinan pusat atas rekomendasi pengurus NU setempat dan bertanggung jawab kepada konperensi wilayah.







Pasal 12
Pimpinan Cabang
1.      Pimpinan cabang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kotamadya/kota administratif yang merupakan Pimpinan IPPNU ditingkat kabupaten/kotamadya/kota administratif.
2.      Pimpinan cabang terdiri dari:
a.      Pelindung
b.      Dewan pembina
c.       Ketua
d.      4 wakil ketua (sesuai dengan jumlah departemen)
e.      Sekretaris
f.        2 wakil sekretaris
g.      Bendahara
h.      2 wakil bendahara
i.        3 ketua lembaga (semi otonom)
j.        Pengurus pleno (sesuai kebutuhan)
3.      Ketua dipilih oleh konferensi cabang untuk masa bakti 2 tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikitnya.
4.      Pimpinan cabang disahkan oeh pimpinan pusat atas rekomendasi pimpinan wilayah dan atau pengurus NU setempat dan bertanggngjawab kepada konferensi cabang.

Pasal 13
Pimpina Anak Cabang
1.      Pimpinan Anak Cabang berkedudukan di kecamatan yang merupakan pimpinan IPPNU tertinggi di tingkat kecamatan.
2.      Pimpinan Ranting terdiri dari:
a.      Pelindung
b.      Dewan pembina
c.       Ketua
d.      2 wakil ketua (sesuai dengan jumlah departemen)
e.      Sekretaris dan 1 wakil sekretaris
f.        Bendahara dan 1 wakil bendahara
g.      2 ketua lembaga (semi otonom)
h.      Pengurus pleno (sesuai kebutuhan)
3.      Ketua dipilih oleh Konperensi Anak Cabang untuk masa bakti 2 tahun dan tidak dapat dipilih kembali untukperiode berikutnya.
4.      Pimpinan anak cabang disahkan oleh Pimpinan Cabang atas rekomendasi pengurus NU setempat dan bertanggungjawab terhadap Konperensi Anak Cabang.




Pasal 14
Pimpinan Ranting
1.      Pimpinan ranting berkedudukan di desa/kelurahan yang merupakan Pimpinan IPPNU tertinggi di tingkat desa/kelurahan.
2.      Pimpinan Ranting terdiri dari:
a.      Pelindung
b.      Dewan pembina
c.       Ketua dan wakil ketua
d.      Sekretaris dan wakil sekretaris
e.      Bendahara dan wakil bandahara
f.        2 ketua lembaga (semi otonom)
g.      Pengurus pleno (sesuai kebutuhan)
3.      Ketua dipilih oleh Rapat Anggota untuk masa bakti 2 tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
4.      Pimpinan ranting disahkan oleh PC atas rekomendasi PAC dan bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.

Pasal 15
Pimpinan Anak Ranting
1.      Pimpinan anak ranting berkedudukan di Dusun yang merupakan Pimpinan IPPNU tertinggi di tingkat Dusun
2.      Pimpinan anak ranting terdiri dari:
a.      Pelindung
b.      Dewan pembina
c.       Ketua dan wakil ketua
d.      Sekretaris dan wakil sekretaris
e.      Bendahara dan wakil bandahara
f.        2 ketua lembaga (semi otonom)
g.      Pengurus pleno (sesuai kebutuhan)
3.      Ketua dipilih oleh Rapat Anggota untuk masa bakti 2 tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
4.      Pimpinan ranting disahkan oleh PC atas rekomendasi PAC dan bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.








Pasal 16
Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi
1.      Pimpian Komisariat Perguruan Tinggi berkedudukan di lembaga Perguruan Tinggi, yang merupakan Pimpinan Tertinggi IPPNU di tingkat Lembaga Perguruan Tinggi.
2.      Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi terdiri dari:
a.      Pelindung
b.      Dewan pembina
c.       Ketua dan 2 wakil ketua
d.      Sekretaris dan 2 wakil sekretaris
e.      Bendahara dan 1 wakil bendahara
f.        2 ketua Lembaga (semi otonom)
g.      Pengurus Pleno(sesai kebutuhan)
3.      Ketua dipilah oleh konferensi komisariat Perguruan Tinggi untuk masa bakti 1 tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
4.      Pimpinan komisariat perguruan tinggi disahkan oleh PC atas rekomendasi perguruan tinggi setempat dan bertanggungjawab kepada rapat komisariat perguruan tinggi.

Pasal 17
Pimpinan Komisariat
1.      Pimpinan komisariat berkedudukan di lembaga pendidikan/pondok pesantren, yang merupakan pimpinan tertinggi IPPNU di tingkat Lembaga Pendidikan/Pondok Pesantren.
2.      Pimpinan komisariat terdiri dari:
a.      Pelindung
b.      Dewan pembina
c.       Ketua dan 1 wakil ketua
d.      Sekretaris dan 1 wakil sekretaris
e.      Bendahara dan 1 wakil bendahara
f.        2 ketua lembaga (semi otonom)
g.      Pengurus pleno (sesuai kebutuhan)
3.      Ketua dipilih oleh rapat anggota masa bhakti 1 tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
4.      Pimpinan komisariat disahkan oleh PC atas rekomendasi Lembaga Pendidikan/Pondok Pesantren setempat dan bertanggugjawab kepada Rapat Anggota.








Pasal 18
Pimpinan Cabang Istimewa
1.      Pimpinan Cabang Istimewa berkedudukan di Luar Negeri.
2.      Pimpinan cabang istimewa terdiri dari:
a.      Pelindung
b.      Dewan pembina
c.       Ketua dan wakil ketua
d.      Sekretaris dan wakil sekretaris
e.      Bendahara dan wakil bendahara
f.        3 ketua lembaga (semi otonom)
g.      Pengurus pleno (sesuai kebutuhan)
3.      Ketua cabang istimewa dipilih oleh konferensi cabang istimewa untuk masa bhakti 2 tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
4.      Pimpinan cabang istimewa disahkan oleh pimpinan pusat atas rekomendasi pengurus NU setempat dan bertanggungjawab kepada konferensi cabang istimewa.

BAB IV
PEMBENTUKAN ORGANISASI
Pasal 19
Pembentukan Organisasi
1.      Dalam satu daerah tingkat 1 yang sekurang-kurangnya mempunyai 3 cabang dapat didirikan piminan wilayah dan selanjutnya tidak diperbolehkan dibentuk pimpinan wilayah yang lain dalam satu propinsi.
2.      Dalam satu kabupaten/ kota yang telah mempunyai 3 anak cabang dan atau 6 komisariat dan atau 45 anggota dapat dibentuk pimpinan cabang.
3.      Dalam satu daerah kecamatan yang telah mempunyai  rantig dan atau 3 komisariat dan atau 30 anggota dapat didirikan pimpinan anak cabang dan selanjutya tidak diperbolehkan mendirikan pimpinan anak cabang yang lain
4.      Dalam satu perguruan tinggi yang telah mempunyai 15 anggota dapat dibentuk pimpinan komisariat perguruan tinggi dengan di bawah koordinasi pimpinan cabang
5.      Dalam satu desa/ kelurahan, lembaga pendidikan, pondok pesantren dan perguruan tinggi yang telah mempunyai anggota sekurang-kurangnya 10 orang dapat dibentuk pimpinan ranting atau pimpinan komisariat
6.      Dalam satu dusun mempunyai anggota sekurang-kurangnya 10 orang dapat dibentuk pimpinan anak ranting atas dasar kebutuhan pimpinan ranting setempat.









BAB V
PELINDUNG DAN DEWAN PEMBINA
Pasal 20
Pelindung
1.      Pada tiap-tiap tingkatan kepengurusan IPPNU terdapat pelindung.
2.      Pelindung adalah pengurus NU pada masing-masing tingkatan kepengurusan.
3.      Pelindung untuk pimpinan komisariat perguruan tinggi dari unsur pengurus lembaga perguruan tinggi setempat berdasar pertimbangan pengurus cabang NU setempat
4.      Pelindung untuk pimpinan komisariat lembaga pendidikan/pondok pesantren dari unsur pengurus lembaga pendidikan/pondok pesantren setepat berdasarkan pertimbangan pengurus cabang NU setempat
5.      Fungsi pelindung:
a.      Memberikan perlindungan, pengayoman pada organisasi dengan tingkatan masing-masing.
b.      Memberikan dorongan, saran-saran dan bantuan moril maupun materiil.

Pasal 21
Dewan Pembina
1.      Pada tiap-tiap tingkatan kepengurusan IPPNU terdapat dewan pembina.
2.      Pembina terdiri dari:
a.      Alumni Pimpinan IPPNU sesuai tingkatan masing-masing
b.      Orang yang dianggap berjasa terhadap IPPNU.
3.      Fungsi Dewan Pembina:
a.      Memberikan pembinaan secara kontinyu dab memberikan nasihat baik diminta maupun tidak.
b.      Memberikan bantuan moril maupun materiil kepada organisasi.


BAB VI
KRITERIA PENGURUS
Pasal 22
Pimpinan Pusat
1.      Usia setinggi-tingginya 27 tahun
2.      Pendidikan serendah-rendahnya S-1
3.      Pengalaman Organisasi:
a.      Sekurang-kurangnya 3 tahun aktif sebagai anggota dan berprestasi
b.      Pernah menjadi pengurus pimpinan wilayah dan atau pimpinan cabang
c.       Pernah mengikuti latihan kader muda dan kader utama
d.      Berakhlak baik, berdedikasi tinggi dan loyal kepada organisasi.





4.      Khusus untuk pengurus harian disyaratkan pernah menjadi pengurus pimpinan pusat dan atau pimpinan wilayah. Khusus untuk ketua umum disyaratkan pernah menjadi pengurus pusat, pimpinan wilayah dan atau memnadapat rekomendasi PW.
5.      Status bebas
6.      Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan parpol manapun
7.      Pengurus harian tidak boleh meragkap jabatan dengan OKP yang tidak sehaluan dengan PD-PRT dan citra diri IPPNU.
8.      Pengurus harian khusunya ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum harus bersedia tinggal di jakarta.

Pasal 23
Pimpinan Wilayah
1.      Usia setingi-tingginya 25 tahun
2.      Pendidikan serendah-rendahnya SLTA sederajat
3.      Pengalaman organisasi:
a.      Sekurang-kurangnya 3 tahun aktif sebagai anggota dan berprestasi
b.      Pernah menjadi pengurus pimpinan cabang dan atau pimpinan anak cabang
c.       Pernah mengikuti latihan kader muda
d.      Berakhlak baik, berdedikasi tinggi dan loyal kepada organisasi
4.      Khusus untuk pengurus harian disyaratkan pernah menjadi pengurus Pimpinan Wilayah dan atau pimpinan cabang
5.      Status bebas
6.      Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan parpol manapun
7.      Pengurus harian tidak boleh meragkap jabatan dengan OKP yang tidak sehaluan denga PD-PRT dan citra diri IPPNU.
8.      Pengurus harian khusunya ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum harus bersedia tinggal di wilayah ibukota setempat.

Pasal 24
Pimpinan Cabang
1.      Usia setinggi-tingginya 23 tahun
2.      Pendidikan serendah-rendahnya SLTA Aatau sederajat
3.      Pengalaman organisasi
a.      Sekurang-kurangnya 3 tahun aktif sebagai anggota dan berprestasi.
b.      Pernah menjadi pengurus pimpinan anak cabang dan atau pimpinan ranting dan atau pimpinan komisarat perguruan tinggi.
c.       Pernah mengikuti latihan kader muda



d.      Barakhlaq baik, berdedikasi tinggi dan loyal kepada organisasi
4.      Khusus untuk pengurus harian disyaratkan pernah menjadi pengurus pimpinan cabang dan atau pimpinan anak cabang.
5.      Status bebas
6.      Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan parpol manapun.
7.      Pengurus harian tidak boleh merangkap jabatan dengan okp yang tidak sehaluan dengan PD-PRT dan citra diri IPPNU.

Pasal 25
Pimpinan Anak Cabang
1.      Usia setinggi-tingginya 21 tahun.
2.      Pendidikan serendah-rendahnya SLTP atau sederajat
3.      Pengalaman organisasi:
a.      Sekurang-kurangnya 2 tahun aktif sebagai anggota dan berprestasi.
b.      Pernah menjadi pengurusbpimpinan anak cabang dan atau pimpinan ranting  dan atau pimpinan komisariat
c.       Pernah mengikuti makesta
d.      Berakhlak baik, berdedikasi tinggi dan loyal pada organisasi.
4.      Status bebas
8.      Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan parpol manapun.
5.      Pengurus harian tidak boleh merangkap jabatan dengan okp yang tidak sehaluan dengan PD-PRT dan citra diri IPPNU.

Pasal 26
Pimpinan Ranting
1.      Usia setinggi-tingginya 19 tahun
2.      Pendidikan serendah-rendahnya SLTP atau yang sederajat
3.      Pengalaman organisasi:
a.      Sekurang-kurangnya 1 tahun aktif sebagai anggota dan berprestasi
b.      Pernah mengikuti masa kesetiaan anggota
c.       Berakhlak baik, berdedikasi tinggi dan loyal terhadap organisasi.
4.      Khusus ketua disyaratkan pernah menjadi pengurus pimpinan ranting.
5.      Status bebas
6.      Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan parpol manapun.
7.      Pengurus harian tidak boleh merangkap jabatan dengan okp yang tidak sehaluan dengan PD-PRT dan citra diri IPPNU.




Pasal 28
Pimpinan komisariat perguruan tinggi
1.      Usia setinggi-tingginya 20 tahun untuk komisariat perguruan tinggi.
2.      Pendidikan serendah-rendahnya mahasiswa untuk komisariat perguruan tinggi
3.      Pengalaman organisasi:
a.      Sekurang-kurangnya 1 tahun aktif sebagai anggota.
b.      Pernah mengikuti makesta atau diklatama
c.       Berakhlak baik, berdedikasi tinggi dan loyal pada organisasi
4.      Khusus ketua disyaratkan pernah menjadi penguru pimpinan komisariat perguruan tinggi
5.      Berstatus bebas
6.      Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan parpol manapun.
7.      Pengurus harian tidak boleh merangkap jabatan dengan okp yang tidak sehaluan dengan PD-PRT dan citra diri IPPNU.


Pasal 29
Pimpinan komisariat
1.      Usia setinggi-tingginya 18 tahun.
2.      Pendidikan serendah-rendahnya SLTP/sederajat
3.      Pengalaman organisasi
a.      Sekurang-kurangnya 1 tahun aktif sebagai anggota
b.      Pernah mengikuti masa kesetiaan anggota atau diklatama
c.       Berakhlak baik, berdedikasi tinggi dan loyal pada organisasi.
4.      Khusus untuk ketua disyarat pernah menjadi pengurus pimpinan komisariat
5.      Berstatus bebas
6.      Pimpinan komisariat masih aktif sebagai siswa/santri di lembaga tersebut

Pasal 30
Pimpinan cabang istimewa
Kriteria pengurus pimpinan caang istimewa diatur berdasarkan kebijakan pimpinan pusat.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN PIMPINAN

Pasal 31
Pimpinan Pusat
1.      Pimpinan pusat berhak:
a.      Mengambil kebijaksanaan untuk PW dan PC, apabila keduanya tidak dapat mengambil keputusan.
b.      Membatalkan keputusan atau kebijaksanaan PW dan PC, yang bertentangan dengan PD-PRT.
c.       Memberikan tanda pengahargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi
d.      Membekukan PW atau PC , ayng melanggar peraturan organisasi melalui mekanisme Peraturan Organisasi dan peraturan administrasi
2.      Pimpinan pusat brkewajiban:
a.      Menjalankan amanat kongres, konbes, rakernas, rapimnas dan kebijaksanaan PP
b.      Mengesahkan PW dengan tembusan kepad pengurus wilayah NU setempat.
c.       Mengesahan PC dengan tembusan kepada Pimpinan wilayah IPPNU dan pengurus wilayah NU setempat
d.      Menentukan kebijakan umum sesuai PD-PRT untuk menjalankan roda organisasi.
e.      Menghadiri setiap undangan atas nama PP, baik intern maupun ekstern.
f.        Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan.
g.      Melaksanakan kongres, konbes, rakernas, rapimnas sesuai dengan ketentuan yang berlaku
h.      Bertanggungjawab kepada kongres
i.        Mengaktifkan korwil

Pasal 32
Pimpinan wilayah
1.      Pimpinan wilayah berhak:
a.      Mengusulkan kepada PP untuk membatalkan keputusan atau kebijaksanaan PC, yang bertentangn dengan PD-PRT
b.      Memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang telah dianggap berjasa bagi kemajuan organisasi di tingkat wilayah.
c.       Mengusulkan kepada PP untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi.
2.      Pimpian wilayah berkewajiban:
a.      Menjalankan amanat kongres, konbes, rakernas, rapimnas, konferwil, rapimwil dan kebijakan PW.
b.      Memberikan rekomendasi kepada PP bagi pengesahan PC.
c.       Menentukan kebijakan umum sesuai dengan tingkat kepengurusan PW.
d.      Mengusulkan berdirinya PC kepada PP
e.      Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan.
f.        Melaksanakan konferwil sesuai ketentuan yang berlaku.
g.      Bertanggungjawab terhadap konferwil
h.      Melakukan konsolidasi antar tingkat secara intensif.
i.        Mengaktifkan korda












Pasal 33
Pimpinan Cabang
1.       Pimpinan cabang berhak:
a.       Mengusulkan kepada PP mengenai pengesahan terbentuknya pc dengan persetujuan PW.
b.      Mengambil kebijakan organisasi untuk PAC/PR/PAR/PK, apabila ketiganya tidak dapat mengambil keputusan.
c.       Membatalkan keputusan dan kebijaksanaan PACPR/PAR/PK yang bertentangan dengan PD-PRT.
d.      Membrikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi ditingkat cabang.
e.      Mengusulkan kepada PW untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi.
2.       Pimpinan Cabang berkewajiban:
a.       Menjalankan amanat kongres, konbes, rakernas,rapimnas,konferwil, rakerwil,rapimwil,konfercab,rakercab,rapimcab, dan kebijakan PC.
b.      Mengajukan rekomendasi kepada PW untuk mendapatkan Surat Pengesahan PC dari PP.
c.       Mengesahkan PAC, dengan tembusan Pengurus Anak Cabang NU setempat
d.      Mengesahkan PR/PK dengan tembusan PAC IPPNU dan pengurus ranting NU dan lembaga  pendidikan / Pondok pesantren setempat
e.      Mengesahkan PKPT/PK dengan tembusan PAC IPPNU dan pengurus NU dan Lembaga Perguruan Tinggi setempat.
f.        Menentukan kebijakan umum sesuai dengan tingkat kepengurusan PC.
g.       Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan.
h.      Melaksanakan Konfercab, rakecab, rapimcab, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
i.         Bertanggungjawab kepada konfercab.

Pasal 34
Pimpinan Anak Cabang
1.      Pimpinan Anak cabang berhak:
a.      Mengusulkan kepada PC untyk membatalkan keputusan atau kebijaksanaan PR/PK yang bertentangan denga PD dan PRT
b.      Memberikan tanda penghargaan kepada pihak-phak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi ditingkat kecamatan.
c.       Mengusulkan kepada PC untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi.






2.      Pimpinan Anak Cabang berkewajiban:
a.      Menjalankan amanat kongres, konbes, rakernas, rapimnas, konferwil, rakerwil, rapimwil, konfercab, rakercab, dan kebijakan PAC.

b.
      Memberikan Rekomendasi kepada PC bagi pengesahan PR/PK.
c.       Menentukan kebijaksanaan umum sesuai dengan tingkat kepengurusan di PAC
d.      Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan.
e.      Melaksanakan konferancab, dan rakercab sesuai denga ketentuan yang berlaku.
f.        Bertanggungjawab kepada konferancab.

Pasal 35
Pimpinan ranting
1.      Pimppinan ranting berhak:
a.      Memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemanjuan organisasi di tingkat kelurahan/desa.
b.      Mengusulkan kepada PC untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi.
2.      Pimpinan ranting berkewajiban:
a.      Menjalankan amanat kongres, konbes, rapimnas,rakernas, konferwil,rakerwil, rapimwil, konfercab, rakercab, rapimcab, konferancab,rakerancab, kebijakan PAC dan rapat anggota.
b.      Menentukan kebijakan umum sesuai dengan tingkat kepengurusan PR
c.       Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan.
d.      Melaksanakan rapat anggota dan rapat kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
e.      Bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.


 Pasal 36
Pimpinan Anak Ranting
1.      Pimpinan anak ranting berhak:
a.      Memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yag dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi di tingkat dusun.
b.      Mengusulkan kepada PC untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi.
2.      Piminan anak ranting berkewajiban:
a.      Menjalankan amanat kongres, konbes, rapimnas,rakernas, konferwil,rakerwil, rapimwil, konfercab, rakercab, rapimcab, konferancab,rakerancab, kebijakan PAC dan rapat anggota.
b.      Menentukan kebijakan umum sesuai dengan tingkat kepengurusan PAR
c.       Memeberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan
d.      Melaksanakan rapat anggota dan rapat kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku
e.      Bertanggungjawab kepada rapat anggota

Pasal 37
Pimpinan komisariat perguruan tinggi
1.      Pimpinan komisariat perguruan tinggi berhak:
a.      Memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yag dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi di tingkat lembaga pendidikan/pondok pesantren/perguruan tinggi.
b.      Mengusulkan kepada PW dan PC untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi.





2.      Pimpinan komisariat perguruan tinggi berkewajiban:
a.      Menjalankan amanat kongres, konbes, rapimnas,rakernas, konferwil,rakerwil, rapimwil, konfercab, rakercab, rapimcab, konferancab,rakerancab, PAC dan konferensi PKPT
b.      Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada nggota yang memerlukan.
c.       Melaksanakan konferensi PKPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
d.      Bertanggungjawab kepada konferensi PKPT

Pasal 38
Pimpinan komisariat
1.      Pimpinan komisariat berhak:
a.      Memberkan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi ditngkat lembaga pendidikan/pondok pesantren.
b.      Mengusulkan kepada PW dan PC untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi.
2.      Pimpinan komisariat berkewajiban:
a.      Menjalankan amanat kongres, konbes, rapimnas,rakernas, konferwil,rakerwil, rapimwil, konfercab, rakercab, rapimcab, konferancab,rakerancab, dan rapat anggota.
b.      Memebrikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan.
c.       Melaksanakan rapat anggota sesuai ketentuan yang berlaku
d.      Bertanggungjawab kepada rapat anggota

Pasal 39
Pimpinan cabang istimewa
hak dan kewajiban Pimpinan Cabang Istimewa diatur berdasarkan kebijaksanaan Pimpinan Pusat.


BAB VIII
PERMUSYAWARATAN

Pasala 40
Kongres
1.      Kongres merupakan forum permusyawaratan yang mempunyai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi IPPNU di tingkat Nasional/pusat.
2.      Kongres diadakan setiap 3 athun sekali oleh IPPNU dan dihadiri:
a.      Pimpinan pusat
b.      Pimpinan wilayah
c.       Pimpinan cabang
d.      Undangan yang telah ditetapkan panitia
3.      Kongres diselenggarakan untuk :
a.      Menilai dan menolak/ menerima pertanggungjawaban PP IPPNU.
b.      Menetapkan program umum organisasi tingkat nasional.
c.       Menyempurnakan, menetapkan  Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga.
d.      Merumuskan kebiaksanaan organisasi berkaita dengan kehidupan kebangsaan kemasyarakatan dan keagamaan
e.      Memilih dan menetapkan Ketua Umum PP
f.        Menetapkan keputusan-keputusan lainya.
4.      Hak suara PW dan PC masing-masing 1 (satu) suara.





Pasal 41
Kongres luar biasa
1.      Kongres luar biasa dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas usul setengah lebih satu jumlah pimpinan wilayah dan atau pimpinan cabang yang sah.
2.      Kongres luar biasa dilaksanakan karena sebab tertentu, antara lain:
a.      Kevakuman pengurus maupun organisasi secara berturut-turut maksimal 1 tahun
b.      Kekosongan pimpinan
3.      Kongres luar biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah lebih satu jumlah pimpinan wilayah dan atau pimpinan cabang yang sah.

Pasal 42
Konferensi besar
1.      Konferensi besar merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah organisasi yang bersifat khusus ditingkat nasional/pusat.
2.      Konferensi besar diadakan sewaktu-waktu oleh PP dan dihadiri:
a.      Pimpinan Pusat
b.      Pimpinan Wilayah
3.      Konferensi besar dianggap sah apabila dihadiri oleh separuh lebih satu dari jumlah PW yang sah dan setiap keputusan dianggap telah sah apabila telah disetujui oleh setengah lebih satu dari peserta yang sah.
4.      Konferensi besar diadakan untuk :
a.      Membahas citra diri: peraturan organisasi dan peraturan administrasi serta pedoman pengkaderan.
b.      Menetapkan citra diri: peraturan organisasi dan peraturan administrasi serta pedoman pengkaderan
c.       Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan kongres

Pasal 43
Rapat kerja nasional
1.      Rapat kerja nasional merupakan forum permusyawaratan untuk menilai perjalanan tahuna PP dan merumuskan perjalanan tahunan berikutnya.
2.      Rapat kerja Nasional diadakan diadakan oleh PP dan dihadiri:
a.      Pimpinan Pusat
b.      Pimpinan Wilayah
3.      Rapat kerja nasional diadakan untuk:
a.      Merumuskan penjabaran program kerja (umum) IPPNU
b.      Melakukan penilaian atas pelaksanaan program tahunan.

Pasal 44
RAPIMNAS
1.      Rapimnas merupakan forum konsolidasi dan silaturohim PW dan PP
2.      Rapimnas diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi yang dianggap mendesak dan penting.
3.      Rapimnas dihadiri oleh:
a.      Pimpinan Pusat
b.      Ketua Pimpinan Wilayah








Pasal 45
Konferensi Wilayah
1.      Konferensi wilayah merupakan permusyawaratan yang mepunyai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi IPPNU ditingkat regional/propinsi
2.      Konferensi wilayah/konferwil diadakan 3 tahun sekali oleh PW dan dihadiri:
a.      Pimpinan wilayah
b.      Pimpinan cabang
c.       Undangan yang ditetapkan panitia.
3.      Konferensi wilayah diselenggarakan untuk:
a.      Menilai dan menerima/menolak pertanggungjawaban Pimpinan Wilayah
b.      Menetapkan program umum organisasi ditingkat regional
c.       Merumuskan kebijaksanaan organisasi berkaitan dengan kehidupan kebangsaan, sosial kemasyarakatan dan keagamaan.
d.      Memilih dan menetapkan ketua umum pimpinan wilayah.
e.      Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
4.      Hak suara masing-masing PC satu suara

 Pasal 46
Konferensi Wilayah Luar Biasa
1.      Konferensi wilayah luar biasa dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas usul setengah lebih satu jumlah pimpinan cabang yang sah.
2.      Konferensi wilayah luar biasa dapat dilaksanakan karena sebab tertentu, antara lain:
a.      Kevakuman pengurus maupun organisasi secara berturut-turut maksimal 1 tahun
b.      Kekosongan pimpinan
3.      Konferensi wilayah luar biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah lebih satu jumlah pimpinan cabang dan pimpianan komisariat perguruan tinggi yang sah.

Pasal 47
Rapat Kerja Wilayah
1.      Rapat kerja wilayah merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah organisasi yang bersifat khusus, menilai perjalanan PW dan merumuskan kembali perjalanan tahunan berikutnya
2.      Rapat kerja wilayah (rakerwil) diadakan oleh PW dihadiri oleh:
a.      Pimpinan wilayah
b.      Pimpinan cabang
3.      Rapat kerja wilayah dianggap sah apabila dihadiri setengah lebih satu jumlah PC yang sah
4.      Rapat kerja wilayah diadakan untuk :
a.      Merumuskan penjabaran program kerja PW
b.      Melakukan penilaian atas pelaksanaan program tahunan
c.       Membicarakan masalah-masalah penting yang timbul
d.      Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan konferwil maupun kongres atau konbes.

Pasal 48
Rapat PimpinanWilayah
1.      Rapimwil merupakan forum konsolidasi dan silaturahim PC dan PW.
2.      Rapimwil diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi yang dianggap mendesak dan penting
3.      Rapimwil dihadiri oleh:
a.      Pimpinan wilayah
b.      Ketua pimpinan cabang



Pasal 49
Konferensi cabang
1.      Konferensi cabang merupaan forum permusyawaratan yang mempunyai pemegang kekuasaan tertinggi  organisasi IPPNU ditingkat cabang
2.      Konferensi cabang (konfercab) diadakan 2 tahun sekali oleh PC dan dihadiri oleh:
a.      Pimpinan cabang
b.      Pimpinan anak cabang
c.       Pimpinan ranting dan pengurus anak ranting
d.      Pimpinan komisariat (PKPT,SMU,SMA,Pondok pesantren)
e.      Undangan yang telah ditetapkan oleh panitia
3.      Konferensi cabang diselenggarakan untuk:
a.      Menilai dan menerima/menolak pertanggungjawaban pimpinan cabang
b.      Menetapkan program umum organisasi ditingkat cabang
c.       Merumuskan kebijaksanaan organisasi berkaitan dengan kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan keagamaan
d.      Memilih dan menetapkan ketua pimpinan cabang
e.      Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
4.      Hak suara PAC, PKPT,PK PR dan PAR, Lembaga pendidikan dan pondok pesantren masing-masing 1 (satu) suara.

Pasal 50
Konferensi cabang luar biasa
1.      Konferensi cabang luar biasa dapat dilakukan sewaktu-waktu atas usul setengah lebih satu jumlah pimpinan PAC, dan PKPT yang sah.
2.      Konferensi cabang luar biasa dapat dilaksanakan karena sebab tertentu antara lain:
a.      Kevakuman pengurus maupun organisasi secara berturut-turut maksimal 1 tahun
b.      Kekosongan pimpinan
3.      Lobferensi cabang luar biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah lebih satu jumlah PAC dan PKPT yang sah

Pasal 51
Rapat kerja cabang
1.      Rapat kerja cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah organisasi yang bersifat khusus , mulai perjalanan PC dan merumuskan kembali perjalanan tahun berikutnya
2.      Rapat kerja cabang (rakercab) di adakan oleh PC dan dihadiri:
a.      Pimpinan cabang
b.      Pimpinan anak cabang
c.       Pimpinan komisariat perguruan tinggi
3.      Rapat kerja cabang dianggap sah apabila dihadiri separuh lebih satu dari jmlah PAC, PKPT, PK Lembaga pendidikan  dan pondok pesantren yang sah apabila telah disetujui oleh separuh lebih satu dari jumlah suara yang sah.
4.      Rapat kerja cabang diadakan untuk:
a.      Mrumuskan penjabaran keraja PC
b.      Melakukan penilaian atas pelaksanaan program tahunan.
c.       Membicarakan masalah-masalah yang timbul
d.      Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan konferwil maupun kongres atau konbes







Pasal 52
Rapat pimpinan cabang
1.      Rapimcab merupakan forum konsolidasi dan silaturahim PAC dan PC
2.      Rapimcab diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi yang dianggap mendesak dan penting
3.      Rapimcab dihadiri oleh:
a.      Pimpinan cabang
b.      Ketua pimpinan anak cabang
c.       Ketua PKPT

Pasal 53
Konferensi anak cabang
1.      Konferensi anak cabang merupakan forum permusyawaratan yang mempunyai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi IPPNU ditingkat kecamatan
2.      Konferensi Anak Cabang (konferancab) diadakan 2 tahun sekali oleh PAC dan dihadiri:
a.      Pimpinan anak cabang
b.      Pimpinan ranting
c.       Pimpinan komisariat
d.      Undangan yang ditetapkan panitia
3.      Konferensi anak cabang diselenggarakan untuk :
a.      Menilai dan menerima/ menolak pertanggungjawaban pimpina anak cabang
b.      Menetapkan program umum organisasi ditigkat kecamatan
c.       Merumuskan kebijaksanaan organisasi berkaitan dengan kehidupn kebangsaan, kemasyarakatan dan keagamaan.
d.      Memilih dan menetapkan ketua Pimpinan Anak Cabang
e.      Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
4.      Hak suara PR dan PK masing-masing  1 (satu) suara.
5.      Acara tat trtib dan pemilihan ketua dan atau pengurus PAC dengan pengesahan peserta konferensi Anak Cabang.

Pasal 54
Konferensi anak cabang luar biasa
1.      Konferensi anak cabang luar biasa dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas usul setengah lebih satu jumlah pimpinan ranting yang sah
2.      Konferensi anak cabang luar biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah lebih satui jumlah PR yang sah.

Pasal 55
Rapat kerja anak cabang
1.      Rapat kerja anak cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah organisasi yang bersifat khusus, menilai perjalanan tahunan PAC dan merumuskan perjalanan tahuna berikutnya
2.      Rapat kerja anak cabang (rakerancab) diadakan oleh PAC dan dihadiri:
a.      Pimpinan anak cabang
b.      Pimpinan ranting
c.       Pimpinan komisariat setingkat ranting (PK,SMU,SLTP,Ponpes, dll)
3.      Rapat kerja anak cabang dianggap sah apabila dihadiri separuh lebih satu dari jumlah PR yang sah dan setiap keputusan dianggap sah apabila telah disetujui leh saparuh lebih satu dari jumlah separuh lebih satu yang sah.




4.      Rapat kerja anak cabang diadakan untuk:
a.      Mrumuskan penjabaran program kerja PAC
b.      Melakukan penilaian atas pelaksanaan program tahunan
c.       Membicarakan masalah-masalah penting yang timbul
d.      Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan konferwil maupun kongres atau konbes.

Pasal 56
Rapat pimpinan anak cabang
1.      Rapimcab merupakan forum konsolidasi dan silaturohim PR dan PAC.
2.      Rapim ancab diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi yang dianggap mendesak dan penting
3.      Rapimcab dihadiri oleh:
a.      Pimpinan anak cabang
b.      Ketua pimpinan ranting
c.       Ketua pimpinan anak ranting
d.      Pimpinan komisariat, ponpes sederajat

Pasal 57
Konferensi pimpinan komisariat perguruan tinggi
1.      Konferensi komisariat PKPT merupakan forum permusyawaratan yang mempunyai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi IPPNU ditingkat perguruan tinggi
2.      Konferensi komisariat PKPT diadakan 2 tahun sekali oleh PKPT dan 1 tahun sekali dan dihadir oleh:
a.      Pimpinan komisariat perguruan tnggi
b.      Anggota
c.       Undangan yang telah ditetapkan oleh panitia
3.      Konferensi PKPT diselenggarakan untuk:
a.      Menilai dan menerima/menolak pertanggungjawaban PKPT
b.      Menetapkan program umum organisasi di tingkat perguruan tinggi
c.       Merumuskan kebijakan organisasi berkaitan dengan kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan keagamaan.
d.      Memilih dan menetapkan ketua PKPT.
e.      Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
4.      Masing-masing anggota mempunyai 1 (satu) hak suara.
5.      Acara tata tertib dan pemilihan ketua PKPT ditetapkan dan di sahkan oleh peserta konferensi

Pasal 58
Rapat kerja pimpinan komisariat perguruan tinggi
1.      Rapat kerja PKPT merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah-masalh organisasi yang bersifat khusus, menilai perjalannan PKPT dan merumuskan perjalanan tahun berikutnya
2.      Rapat kerja PKPT diadakan oleh PKPT dan dihadiri:
a.      Pimpinan komisariat perguruan tinggi
b.      Aggota
3.      Rapat kerja PKPT diadakan untuk :
a.      Merumuskan penjabaran program kerja PKPT
b.      Melakukan penilaian atas apelaksanaan program tahunanan
c.       Membicarakan masalah-masalah penting yang timbul
d.      Merumuskan materi yang disiapkan sebagai bahan konferwil maupun kongres atau konbes




Pasal 59
Rapat anggota
1.      Rapat anggota merupakan forum permusyawaratan yang mempunyai pemegang kekuasaan tertinggi rganisasi IPPNU itingakat desa/kelurahan maupun lembaga pendidikan/pondok pesantren/perguruan tinggi
2.      Rapat anggota diadakan 2 tahun sekali oleh PR dan 1 tahun sekali untuk PK lembaga pendidikan/ponpes dan dihadiri oleh:
a.      Pimpinan ranting/pimpinan komisariat
b.      Anggota
c.       Undangan yang telah ditetapkan oleh panitia.
3.      Rapat anggota diselenggarakan untuk :
a.      Menilai dan menerima/ menolak pertanggungjawaban PR/ PK
b.      Menetapkan program umum organisasi ditingkat desa/ kelurahan maupun lembaga pendidikan/pondok pesantren.
c.       Merumuskan kebijakan organisasi berkaitan dengan kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan keagamaan
d.      Memilih dan menetapkan ketua PR/ PK
e.      Menetapkan keputusan-keputusan lainnya
4.      Masing-masing anggota mempunyai  1 (satu) hak suara
5.      Acara tatatertib dan pemilihan detua dan atau pengurus PR/PK dengan pengesahan peserta rapat anggota

Pasal 60
Konferensi cabang luar biasa dan rapat kerja cabang istimewa
Konferensi, konferensi luar biasa dan rapat kerja cabang istimewa diatur berdasarkan kebijakan pimpinan pusat.

Pasal 61
Legistimasi permusyawaratan
1.      Segala jenis permusyaaratn dinyataka sah apabila dihadiri separuh lebih satu dari jumlah struktur satu tingkat di bawahnya
2.      Segala keputusan yang diambil dalam permusyawaratan diupayakan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
3.      Jika point 2 tidak terpenuhi, maka keputusan diambil dengan cara suara terbanyak.

BAB IX
RESHUFLE
 Pasal 62
Apabila terjadi kevakuman/ kekosongan kepengurusan disebabkan oleh satu dan lain hal, maka penggantinya diatur dalam peraturan organisasi.

BAB X
KEUANGAN
Pasal 63
IURAN
1.       Besarnya iuran anggota akan ditetapkan kemudian dalam peraturan organisasi dan / atau peraturan administrasi.
2.       Pembagian pendapatan iuran anggota diatur oleh:
a.       Pimpinan cabang
b.      Pimpina anak cabang
c.       Pimpinan ranting
d.      Pimpinan komisariat dan perguruan tinggi


Pasal 64
Kepemilikan
1.      Hak milik organisasi diperoleh dari jual beli, wakaf, hibah, sumbangan dan peralihan hak lainnya
2.      Pengelolaan keuangan dan hak milik bukan uang dilakukan oleh ketua umum PP bertindak untuk dan atas nama pp, ketua PW bertindak untuk dan atas nama PW, ketua PC bertindak atas nama PC.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 65
Penutup
1.       Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan rumah tangga ini, lebih lanjut diatur dalam peraturan organisasi dan atau peraturan administrasi
2.       Peraturan rumah tangga ini hanya dapat diubah oleh kongres
3.       Peraturan rumah tangga ini ditetapkan oleh kongres dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.


AD ART NU

Berikut adalah AD ART NU (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ) terbaru yang telah ditetapkan secara resmi berdasarkan  muktamar yang ke-32 Nahdlatul Ulama di Makasar tahun 2010 lalu NU. Penyempurnaan dan perbaikan  AD / ART NU ini berdasarkan kondisikasi terhadap perubahan zaman dan kondisi yang secara pro aktif disikapi dengan bijak dalam Jamiyyah Nahdlatul Ulama.
AD ART NU terbaru ini bisa dijadikan acuan dan pedoman bagi semua warga NU dalam menjalankan roda organisasi. Sehingga perkuliahan.com merasa perlu untuk memposting dan mensosialisakan, dengan tinggal download aja tanpa repot,  semoga  lebih memberi manfaat.
Bismillahirrahmanirrahim

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA NAHDLATUL ULAMA (NU)
NAHDLATUL ULAMA

BAB I
NAMA, KEDUDUKAN DAN STATUS
Pasal 1
(1) Perkumpulan/Jam’iyah ini bernama Nahdlatul Ulama disingkat NU.
(2) Nahdlatul Ulama didirikan di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 H bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 M untuk waktu    yang tak terbatas.
Pasal 2
Nahdlatul Ulama berkedudukan di Jakarta, Ibukota Negara Republik Indonesia yang merupakan tempat kedudukan Pengurus Besarnya.
Pasal 3
(1) Nahdlatul Ulama sebagai Badan Hukum Perkumpulan bergerak dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial.
(2) Nahdlatul Ulama memiliki hak-hak secara hukum sebagai Badan Hukum Perkumpulan termasuk di dalamnya hak atas tanah dan aset-aset lainnya.
BAB II
PEDOMAN, AQIDAH DAN ASAS
Pasal 4
Nahdlatul Ulama berpedoman kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah, Al-Ijma’ dan Al-Qiyas.
Pasal 5
Nahdlatul Ulama  beraqidah Islam menurut faham Ahlusunnah wal-Jama’ah dalam bidang aqidah mengikuti madzhab Imam
Abu Hasan Al-Asy’ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi; dalam bidang fiqih mengikuti salah satu dari Madzhab Empat (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali); dan dalam bidang tasawuf mangikuti madzhab Imam al-Junaid al-Bagdadi dan Abu Hamid al-Ghazali.


Pasal 6
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Nahdlatul Ulama berasakan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
BAB III
LAMBANG
Pasal 7
Lambang Nahdlatul Ulama berupa gambar bola dunia yang dilingkari tali tersimpul, dikitari oleh 9 (sembilan) bintang, 5 (lima) bintang terletak melingkar di atas garis khatulistiwa yang tersebar diantaranya terletak di tengah atas, sedang 4 (empat) bintang lainnya terletak melingkar di bawah garis khatulistiwa, dengan tulisan NAHDLATUL ULAMA dalam huruf Arab yang melintang dari sebelah kanan bola dunia ke sebelah kiri, semua terlukis dengan warna putih di atas dasar hijau.
BAB IV
TUJUAN DAN USAHA
Pasal 8
(1) Nahdlatul Ulama adalah perkumpulan/ Jam’iyyah diniyyah islamiyah ijtima’iyyah (organisasi sosial keagamaan Islam) untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harkat dan martabat manusia.
(2) Tujuan Nahdlatul Ulama adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlusunnah wal-Jama’ah untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta.
Pasal 9
Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana Pasal 8 di atas, maka Nahdlatul Ulama melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut:
1.      Di bidang agama, mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut faham Ahlusunnah wal-Jama’ah.
2.      Di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan mengupayakan terwujudnya penyelengaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai  ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi muslim yang taqwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara.
3.      Di bidang sosial, mengupayakan dan mendorong pemberdayaan di bidang kesehatan, kemaslahatan dan ketahanan keluarga, dan pendampingan masyarakat yang terpinggirkan (mustadl’afin).
4.      Di bidang ekonomi, mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakat dan lapangan kerja/usaha untuk kemakmuran yang merata.
5.      Mengembangkan usaha-usaha lain melalui kerjasama dengan pihak dalam dan luar negeri yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya Khaira Ummah.
BAB V
KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 10
(1) Keanggotaan Nahdlatul Ulama terdiri dari anggota biasa, anggota luar biasa dan anggota kehormatan.
(2)Ketentuan untuk menjadi anggota dan pemberhentian keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 11
Ketentuan mengenai hak dan kewajiban  anggota serta lain-lainnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI
STRUKTUR DAN PERANGKAT ORGANISASI
 Pasal 12
Struktur Organisasi Nahdlatul Ulama terdiri dari:
1. Pengurus Besar
2. Pengurus Wilayah
3. Pengurus Cabang
4. Pengurus Majelis Wakil Cabang
5. Pengurus Ranting
6. Pengurus Anak Ranting





Pasal 13
Untuk melaksanakan tujuan dan usaha-usaha sebagaimana dimaksud pasal 8 dan 9,  Nahdlatul Ulama membentuk perangkat organisasi yang meliputi:  Lembaga, Lajnah dan Badan Otonom yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan organisatoris jam’iyah Nahdlatul Ulama.
BAB VII
KEPENGURUSAN DAN MASA KHIDMAT
 Pasal 14
(1) Kepengurusan  terdiri dari Mustasyar, Syuriyah dan Tanfidziyah.
(2) Mustasyar adalah penasehat yang terdapat di Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang/Pengurus Cabang Istimewa, dan pengurus Majelis Wakil Cabang.
(3) Syuriyah adalah pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama.
(4) Tanfidziyah adalah pelaksana.
(5) Ketentuan mengenai susunan dan komposisi kepengurusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 15
(1) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama terdiri dari:
1.      Mustasyar Pengurus Besar.
2.       Pengurus Besar Harian Syuriyah.
3.       Pengurus Besar Lengkap Syuriyah.
4.       Pengurus Besar Harian Tandfidziyah.
5.       Pengurus Besar Lengkap Tandfidziyah.
6.       Pengurus Besar Pleno.
(2) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama terdiri dari:
1.      Mustasyar Pengurus Wilayah.
2.      Pengurus Wilayah Harian Syuriyah.
3.      Pengurus Wilayah Lengkap Syuriyah.
4.      Pengurus Wilayah Harian Tanfidziyah.
5.      Pengurus Wilayah Lengkap Tanfidziyah
6.      Pengurus Wilayah Pleno.
(3) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama terdiri dari:
1.      Mustasyar Pengurus Cabang.
2.      Pengurus Cabang Harian Syuriyah.
3.      Pengurus Cabang Lengkap Syuriyah.
4.      Pengurus Cabang Harian Tanfidziyah.
5.      Pengurus Cabang Lengkap Tanfidziyah.
6.      Pengurus Cabang Pleno.
(4) Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama terdiri dari:
1.      Mustasyar Pengurus Cabang.
2.      Pengurus Cabang Harian Syuriyah.
3.      Pengurus Cabang Lengkap Syuriyah.
4.      Pengurus Cabang Harian Tanfidziyah.
5.      Pengurus Cabang Lengkap Tanfidziyah.
6.      Pengurus Cabang Pleno.
(5) Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama terdiri atas:
1.      Mustasyar Pengurus Majelis Wakil Cabang.
2.      Pengurus Majelis Wakil Cabang Harian Syuriyah.
3.      Pengurus Majelis Wakil Cabang Lengkap Syuriyah.
4.      Pengurus Majelis Wakil Cabang Harian Tanfidziyah.
5.      Pengurus Majelis Wakil Cabang Lengkap Tanfidziyah.
6.      Pengurus Majelis Wakil Cabang Pleno.
(6) Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama terdiri dari:
1.      Pengurus Ranting Harian Syuriyah.
2.      Pengurus Ranting Lengkap Syuriyah.
3.      Pengurus Ranting Harian Tanfidziyah.
4.      Pengurus Ranting Lengkap Tanfidziyah.
5.      Pengurus Ranting Pleno.





(7) Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama terdiri dari:
1.      Pengurus Anak Ranting Harian Syuriyah.
2.      Pengurus Anak Ranting Lengkap Syuriyah.
3.      Pengurus Anak Ranting Harian Tanfidziyah.
4.      Pengurus Anak Ranting Lengkap Tanfidziyah.
5.      Pengurus Anak Ranting Pleno.
(8) Ketentuan mengenai susunan dan komposisi pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 16
(1) Masa Khidmat Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 adalah lima tahun dalam satu periode di semua tingkatan, kecuali Pengurus Cabang Istimewa selama 2 (dua) tahun.
(2) Masa jabatan pengurus Lembaga dan Lajnah disesuaikan dengan jabatan Pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat masing-masing.
(3) Masa Khidmat Ketua Umum Pengurus Badan Otonom adalah 2 (dua) periode, kecuali Ketua Umum Pengurus Badan Otonom yang berbasis usia adalah 1 (satu) periode.
BAB VIII
TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 17
Mustasyar bertugas dan berwenang memberikan nasehat kepada Pengurus Nahdlatul Ulama menurut tingkatannya baik diminta ataupun tidak.
Pasal 18
Syuriyah bertugas dan berwenang membina dan mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan organisasi sesuai tingkatannya.
Pasal 19
Tanfidziyah mempunyai tugas dan wewenang menjalankan pelaksanaan keputusan-keputusan organisasi sesuai tingkatannya.
Pasal 20
Ketentuan tentang rincian wewenang dan tugas sesuai pasal 17, 18 dan 19 diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB IX
PERMUSYAWARATAN
Pasal 21
Permusyawaratan di lingkungan Nahdlatul Ulama meliputi
(1) Permusyawaratan Tingkat Nasional
(2) Permusyawaratan Tingkat Daerah.
 Pasal 22
Permusyawaratan tingkat nasional yang dimaksud pada pasal 21 terdiri dari:
1.      Muktamar
2.      Muktamar Luar Biasa
3.      Musyawarah Nasional Alim-Ulama
4.      Konferensi Besar
Pasal 23
Permusyawaratan  tingkat daerah yang dimaksud pada pasal 21 terdiri dari:
1.      Konferensi Wilayah
2.      Musyawarah Kerja Wilayah
3.      Konferensi Cabang/Konferensi Cabang Istimewa
4.      Musyawarah Kerja Cabang/Musyawarah Kerja Cabang Istimewa
5.      Konferensi Majelis Wakil Cabang
6.      Musyawarah Majelis Wakil Cabang
7.      Musyawarah Ranting
8.      Musyawarah Anak Ranting
Pasal 24
(1) Permusyawaratan di lingkungan  Badan Otonom Nahdlatul Ulama meliputi permusyawaratan Tingkat Nasional dan Tingkat Daerah.
(2) Permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini terdiri dari :
1.      Kongres
2.      Rapat Kerja
(3) Permusyawaratan  Badan Otonom merujuk kepada dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar,  Anggaran Rumah Tangga, Peraturan-peraturan Organisasi Nahdlatul Ulama dan peraturan-peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
(4) Badan Otonom harus meratifikasi hasil permusyawaratan Nahdlatul Ulama.


Pasal 25
Ketentuan lebih lanjut mengenai permusyawaratan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB X
RAPAT-RAPAT
Pasal 26
Rapat adalah suatu pertemuan yang dapat membuat keputusan dan ketetapan organisasi yang dilakukan di masing-masing tingkat kepengurusan.
Pasal 27
Rapat-rapat di lingkungan Nahdlatul Ulama terdiri dari:
1.      Rapat Pleno
2.      Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah
3.      Rapat Harian Syuriyah
4.      Rapat Harian Tanfidziyah
5.      Rapat-rapat lain yang dianggap perlu.
Pasal 28
Ketentuan lebih lanjut tentang rapat-rapat sebagaimana tersebut pada pasal 27 akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB XI
KEUANGAN DAN KEKAYAAN
 Pasal 29
(1) Keuangan Nahdlatul Ulama digali dari sumber-sumber dana di lingkungan Nahdlatul Ulama, umat Islam, maupun sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat.
(2) Sumber dana  Nahdlatul Ulama diperoleh dari:
1.      Uang pangkal
2.      Uang I’anah Syahriyah
3.      Sumbangan
4.      Usaha-usaha lain yang halal.
(3) Ketentuan penerimaan dan pemanfaatan keuangan yang termaktub dalam ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) pasal ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
 Pasal 30
Kekayaan organisasi adalah inventaris dan aset organisasi yang berupa harta benda bergerak dan atau harta benda tidak bergerak yang dimiliki/ dikuasai oleh Organisasi/ Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
BAB XII
PERUBAHAN
 Pasal 31
(1) Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah oleh keputusan Muktamar yang sah yang dihadiri sedikitnya dua pertiga dari jumlah  Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang/Pengurus Cabang Istimewa yang sah dan sedikitnya disetujui oleh dua pertiga dari jumlah suara yang sah.
(2) Dalam hal Muktamar yang dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini tidak dapat diadakan karena tidak tercapai quorum, maka ditunda selambat-lambatnya 1 (satu) bulan dan selanjutnya dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang sama Muktamar dapat dimulai dan dapat mengambil keputusan yang sah.
 BAB XIII
PEMBUBARAN ORGANISASI
Pasal 32
(1) Pembubaran Perkumpulan/ Jam’iyyah Nahdlatul Ulama sebagai suatu organisasi hanya dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dari seluruh anggota dan pengurus di semua tingkatan.
(2) Apabila Nahdlatul Ulama dibubarkan, maka segala kekayaannya diserahkan kepada organisasi atau badan amal yang sefaham dengan persetujuan dari seluruh anggota dan pengurus di semua tingkatan.
BAB XIV
PENUTUP
 Pasal 33
Muqaddimah Qanun Asasy oleh Rais Akbar Hadratus Syaikh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy’ari dan Naskah Khittah Nahdlatul Ulama merupakan bagian tak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.


DOWNLOAD MARS IPNU / IPPNU DOWNLOAD DISINI >> http://www.stafaband.info/download/mp3/lagu_mars_ipnu/



Tidak ada komentar:

Poskan Komentar